PASURUAN, Kabarexpress.com, – Gerbang Kembar resmi diluncurkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai langkah strategis menuntaskan anak tidak sekolah (ATS) dan mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program bertajuk Gerakan Bangkit Kembali Belajar (GERBANG KEMBAR) itu diresmikan langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Kamis (12/2/2026).
Peluncuran program Gerbang Kembar ini dihadiri Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori, Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko, Kepala Dinas Pendidikan Tri Krisni Astuti, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat. Pemerintah daerah menegaskan komitmen kuat agar program tersebut berjalan efektif dan terukur.
Pada kesempatan itu, Bupati Rusdi menandatangani perjanjian kinerja prioritas pembangunan bersama tiga kepala OPD terkait, yakni Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkesdalduk KB), serta Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi. Enam camat dari wilayah dengan angka ATS relatif tinggi—Lekok, Kraton, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, dan Nguling—juga ikut menandatangani komitmen tersebut.
Target Terukur dan Tanggung Jawab Jelas
Bupati Rusdi menegaskan bahwa Gerbang Kembar tidak boleh berhenti pada tataran seremonial. Ia meminta setiap perangkat daerah menerjemahkan program ke dalam target yang jelas, indikator terukur, dan tanggung jawab spesifik.
“Setiap target harus memiliki angka. Setiap program harus berdampak dan setiap OPD harus ada kontribusi nyata. Karena pada akhirnya, keberhasilan kita tidak diukur dari banyaknya program, tapi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” tegasnya.
Menurutnya, perjanjian kinerja menjadi instrumen pengawasan agar program prioritas 2026 berjalan terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh OPD bergerak dalam satu arah untuk menekan angka anak tidak sekolah secara signifikan.
Data ATS dan Dampaknya terhadap IPM
Berdasarkan data Kemendikdasmen tahun 2026, Kabupaten Pasuruan mencatat 19.857 anak tidak sekolah. Angka tersebut mencakup anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah (drop out), maupun lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan.
Bupati yang akrab disapa Mas Rusdi itu menyebut angka tersebut bukan sekadar statistik. Ia menilai tingginya ATS secara langsung menghambat peningkatan IPM daerah.
“Selama masih banyak ATS belum kita tuntaskan, maka peningkatan IPM akan berjalan lambat,” ujarnya.
Ia menekankan penanganan ATS harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan intervensi terintegrasi. Pemerintah daerah mendorong peran aktif Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan, seluruh OPD, hingga pemerintah kecamatan dan desa.
Kolaborasi Lintas Sektor
Melalui Gerbang Kembar, Pemkab Pasuruan menargetkan penurunan signifikan angka ATS pada jalur pendidikan formal maupun nonformal. Pemerintah juga menggandeng lembaga profesi, organisasi kemasyarakatan, dan media untuk memperluas jangkauan sosialisasi serta pengawasan.
“Intinya mengurangi ATS pada pendidikan formal dan non formal, serta peningkatan peran lembaga terkait mulai BPS, Kemenag, Cabdin, OPD di Pemkab Pasuruan sampai kecamatan, desa, lembaga profesi dan ormas sampai media semuanya berkolaborasi,” pungkasnya.
Dengan komitmen bersama dan target yang terukur, Gerbang Kembar diharapkan menjadi motor percepatan pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan. Upaya ini tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan sosial dan daya saing generasi muda di masa mendatang. (H)
