PASURUAN – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Poros Tengah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasuruan, Kompleks Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, pada Kamis (21/5/2026) pagi.
Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kekecewaan mendalam massa aksi lantaran surat permohonan audiensi yang mereka layangkan sebelumnya tidak mendapatkan respons sama sekali dari pihak Bapenda. Pergerakan ini dikawal langsung oleh sejumlah tokoh pergerakan Pasuruan Raya, di antaranya Saiful Arif, Tri Sulistyo W (Yudi Bulenk), Edi Ambon.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk bernada kecaman keras, seperti “Bapenda Kabupaten Mandul PAD”, “Transparansi Buruk Amburadul, Copot Plt Kepala Bapenda”, “PAD Naik Jalan Tetap Rusak”, hingga “PBJT-TL Anggaran Siluman”. Mereka menuntut transparansi penuh terkait pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Suasana sempat memanas ketika petugas menutup pintu gerbang kantor. Koordinator aksi, Yudi Bulenk, dalam orasinya mengecam keras sikap bungkam dan tidak kooperatifnya jajaran pimpinan Bapenda Kabupaten Pasuruan terhadap aspirasi masyarakat.
“Kenapa pintu harus ditutup?! Dengar semua! Informasi ini terbuka untuk publik, butuh transparansi! Kami hadir di sini menagih hak kami sebagai rakyat. Hak pajak 10 persen ada di sini dan wajib kami pertanyakan!” teriak Yudi Bulenk lantang menggunakan pengeras suara.
Lebih lanjut, Yudi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan berencana membawa persoalan ini ke ranah hukum yang lebih tinggi.
“Kami akan laporkan masalah ini ke Ombudsman dan meminta supervisi dari Kejagung agar dilakukan audit menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan anggaran di dalam ini,” tambahnya.
Aliansi Poros Tengah juga mendesak Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan. Plt Kepala Bapenda dinilai telah gagal menjalankan amanat undang-undang terkait Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan bersikap balelo (membangkang).
Massa mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa susulan dengan gelombang massa yang lebih besar jika tuntutan mereka terkait transparansi anggaran ini tetap diabaikan oleh pihak Bapenda. (Red)